Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Ristek Umbar Kisah Sukses Open Source

Jakarta - Untuk lebih memasyarakatkan penggunaan software Open Source, Kementerian Riset danTeknologi mengumpulkan sejumlah perusahaan yang telah memanfaatkan Open Source untuk berbagi kisah sukses.

Ada belasan perusahaan dari berbagai bidang yang ikut dalam acara bertajuk Seminar Nasional Pemanfaatan Open Source (POSS) dan IGOS Centre Success Story ini. Antara lain dari sektor BUMN, institusi pemerintah, pendidikan, media hingga rumah sakit.

Kemal Prihatman, Asdep. Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan TI Ristek mengatakan, ada sekitar 250 peserta yang datang ke acara yang berlangsung dua hari ini. "Ini menandakan antusiasme yang cukup tinggi dalam menghormati HaKI," ujarnya dalam sambutan di Gedung BPPT, Rabu (22/7/2009).

Diharapkan, lanjut Kemal, dengan digelarnya acara ini para perusahaan yang telah mengambil manfaat dari Open Source dapat berbagi pengalaman. Tak hanya kisah manis-manisnya saja, tetapi juga rahasia dapur mereka dalam menjawab tantangan migrasi ke Open Source.

Menurut Idwan Suhardi, Deputi Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan Iptek Ristek, sejak gerakan Indonesia Goes Open Source (IGOS) pada 2004 lalu, perkembangan penggunaan sistem terbuka ini sudah cukup signifikan.

Makanya dibuat sebagai suatu gerakan khusus yang didukung berbagai kementerian di Tanah Air. Yaitu tidak ingin Indonesia masuk dalam Priority Watch List karena dianggap sebagai negara pembajak

"Maka Open Source digunakan untuk menjawab tantangan kebutuhan software publik," tukasnya di tempat yang sama.


KPK Cek Pengadaan Kapal Mewah di Kementerian KP


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Pengecekan dilakukan apakah ada unsur korupsi di dalamnya.

"Kita lihat dulu ada indikasi korupsinya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, lewat pesan singkat, Kamis (28/1/2010).

Pengadaan ini dicurigai berbau korupsi oleh aktivis ICW Emerson F Yuntho. Dia menilai, tidak masuk akal untuk sebuah pengecekan terumbu karang digunakan kapal semewah itu.

"Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran," tegas Emerson saat dihubungi lewat telepon.

Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Sudin, sebelumnya mengatakan, pembelian kapal yang memiliki kabin mewah ini tidak sesuai dengan APBN 2008/2009. Menurut Sudin, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan kapal patroli.

Untuk itu, DPR akan segera meminta klarfikasi terhadap Kementerian KP dalam rapat dengar 2 Februari mendatang. Menteri KP Fadel Muhammad berharap bisa menjelaskan tentang pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat telepon, Fadel tidak mengangkat begitu pun pesan singkat yang dikirim tidak dibalas.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Pengecekan dilakukan apakah ada unsur korupsi di dalamnya.

"Kita lihat dulu ada indikasi korupsinya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, lewat pesan singkat, Kamis (28/1/2010).

Pengadaan ini dicurigai berbau korupsi oleh aktivis ICW Emerson F Yuntho. Dia menilai, tidak masuk akal untuk sebuah pengecekan terumbu karang digunakan kapal semewah itu.

"Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran," tegas Emerson saat dihubungi lewat telepon.

Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Sudin, sebelumnya mengatakan, pembelian kapal yang memiliki kabin mewah ini tidak sesuai dengan APBN 2008/2009. Menurut Sudin, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan kapal patroli.

Untuk itu, DPR akan segera meminta klarfikasi terhadap Kementerian KP dalam rapat dengar 2 Februari mendatang. Menteri KP Fadel Muhammad berharap bisa menjelaskan tentang pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat telepon, Fadel tidak mengangkat begitu pun pesan singkat yang dikirim tidak dibalas.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Pengecekan dilakukan apakah ada unsur korupsi di dalamnya.

"Kita lihat dulu ada indikasi korupsinya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, lewat pesan singkat, Kamis (28/1/2010).

Pengadaan ini dicurigai berbau korupsi oleh aktivis ICW Emerson F Yuntho. Dia menilai, tidak masuk akal untuk sebuah pengecekan terumbu karang digunakan kapal semewah itu.

"Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran," tegas Emerson saat dihubungi lewat telepon.

Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Sudin, sebelumnya mengatakan, pembelian kapal yang memiliki kabin mewah ini tidak sesuai dengan APBN 2008/2009. Menurut Sudin, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan kapal patroli.

Untuk itu, DPR akan segera meminta klarfikasi terhadap Kementerian KP dalam rapat dengar 2 Februari mendatang. Menteri KP Fadel Muhammad berharap bisa menjelaskan tentang pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat telepon, Fadel tidak mengangkat begitu pun pesan singkat yang dikirim tidak dibalas.




powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme